ABSTRAK
Muhammad Said Aqil Al-Munawwar Yunus, 201105020851, 2024.Analisis Hukum Islam
Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1a. Fakultas
Agama Islam. Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Dosen Pembimbing: Dr. Yono, S.H.I., M.H.I. & Dr. Santi Lisnawati, M.Si., M.Pd.
Pernikahan merupakan salah satu tuntunan syariat Islam, Pernikahan tidak hanya
untuk menyalurkan hasrat, tetapi juga untuk menciptakan kasih sayang, kedamaian, dan
ketentraman dalam keluarga. Pernikahan penting untuk menciptakan hubungan yang sah
dan terhormat antara laki-laki dan perempuan. Salah satu syarat sahnya Pernikahan adalah
adanya Wali nikah, yang bisa berupa Wali nasab, Wali muhakkam, atau Wali hakim (adhal).
Masalah muncul ketika Wali enggan menikahkan calon mempelai wanita, yang
penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Dalam kasus Wali adhal,
Wali hakim dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama.
Adapun tujuan dari penelitian agar para pembaca dapat mengetahui pertimbangan Hakim
dalam memutus perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A dan untuk
mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap perkara Wali Adhal perkara Nomor
197/Pdt.P/2023/PA.Bgr di Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A. Jenis penelitian yang
dilakukan yaitu penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan menggunakan metode
kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisis putusan terhadap perkara
Pernikahan Wali adhal Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor. Dari
hasil penelitian, putusan tersebut para hakim mengabulkan dengan mencantumkan
beberapa alasan, yaitu dikarenakan sudah saling cinta mencintai dan saling menyayangi
dan sudah Siap secara Jasmani, Rohani, Finasial, maka dikabulakanlah permohonan
Pernikahan-nya sedangkan Wali kandungnya enggan mengizinkan pernikahannya. Maka
Hak perwalian dialihkan kepada Wali Hakim yang ditunjuk langsung oleh ketua Majelis
Hakim di Pengadilan Agama Bogor, dan menurut Analisis Hukum Islam tentang penetapan
Wali adhal ini sudah sesuai dengan syariat islam.
Kata kunci: Pernikahan, Wali Adhal, Pengadilan Agama

ABSTRACT
Muhammad Said Aqil Al-Munawwar Yunus, 201105020851, 2024.An Analysis of Islamic
Law on the Determination of Wali Adhal in the Bogor City Religious Court Class 1a.
Faculty of Islamic Religion. Ibn Khaldun University Bogor.
Dosen Pembimbing: Dr. Yono, S.H.I., M.H.I. & Dr. Santi Lisnawati, M.Si., M.Pd.
Marriage is one of the guidelines of Islamic law, Marriage is not only to channel
desires, but also to create affection, peace, and tranquility in the family. Marriage is
important for creating a legitimate and honorable relationship between a man and a
woman. One of the legal conditions for marriage is the existence of a Wali nikah, which
can be in the form of Wali nasab, Wali muhakkam, or Wali hakim (adhal). The problem
arises when the Wali is reluctant to marry the bride-to-be, whose settlement is in
accordance with Article 23 of the Compilation of Islamic Law In the case of Wali adhal,
the Wali judge can act as the Wali Nikah after there is a decision of the Religious Court.
The purpose of the research is so that readers can find out the Judge's considerations in
deciding the case of Wali Adhal at the Bogor City Religious Court Class 1A and to find out
the Analysis of Islamic Law on the case of Wali Adhal case Number 197/Pdt.P/2023/PA.
Bgr at the Bogor City Religious Court Class 1A. The type of research carried out is
qualitative descriptive research with an approach using qualitative methods that are
normative juridical by analyzing the verdict on the case of Wali Adhal Marriage Number
197/Pdt.P/2023/PA. Bgr at the Bogor Religious Court. From the results of the research, the
judges granted the decision by listing several reasons, namely because they already love
each other and love each other and are ready physically, spiritually, and financially, then
the marriage request was granted while the biological guardian was reluctant to allow the
marriage. So the guardianship right is transferred to the Wali Hakim who is appointed
directly by the chairman of the Panel of Judges at the Bogor Religious Court, and
according to the Islamic Law Analysis on the determination of the Wali this is in accordance
with Islamic law.
Keywords: Marriage, Wali Adhal, Religious Court