ABSTRAK

Sinta Paramita, NPM: 11214410132

Analisis Mekanisme Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengajuan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)

Yang diteliti adalah penerapan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengajuan Haji Lembaga Keuangan Syariah terhadap praktiknya pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.

Fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara’ dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga (Yusuf Qardhawi). Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan DSN-MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda. Terlebih untuk pengurusan haji yang melibatkan banyak sektor di dalamnya bagaimana kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Padahal bank pada dasarnya bukan hanya sebagai tempat untuk mencari profit ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan. Dimana penelitian ini akan menggabungkan fakta dan teori-teori yang diambil dari studi kepustakaan melalui pengupasan dari buku-buku yang berkaitan dengan fatwa DSN. Di samping itu, Al-Qur'an, Hadits, serta berbagai literatur lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Jasa pengurusan haji dan pemberian talangan biaya perjalanan haji pada BPRS Amanah Ummah baik fitur dan detail produk berdasarkan syariah dibolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengajuan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

PT. BPRS Amanah Ummah diharapkan dapat mengupayakan sistem yang lebih baik, modern dan praktis dalam mengemas produk ini. Sehingga menarik calon nasabah atau calon jamaah haji.