HANIF NUR FATIH,
NPM : 211103011102.

Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap delik kesusilaan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN.Cbi yang diputus di Pengadilan Negeri Cibinong. Latar belakang penelitian ini berangkat dari
meningkatnya penyalahgunaan teknologi informasi dalam penyebaran konten pornografi yang
berdampak pada pelanggaran norma kesusilaan dan martabat individu, khususnya perempuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum Indonesia mengenai delik
kesusilaan dalam UU Pornografi serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan dan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 35 UU Pornografi karena merekam
korban saat mandi tanpa izin dan menyebarkan hasil rekaman dalam bentuk tangkapan layar
ke status WhatsApp. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan
denda sebesar satu miliar rupiah. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan
perlindungan hukum progresif terhadap korban.Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap
pemahaman mengenai efektivitas penegakan UU Pornografi serta perlunya pendekatan yang
lebih responsif dalam menangani kejahatan kesusilaan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Undang-Undang Pornografi, Pertimbangan Hakim, Perlindungan hukum, Vidio
Porno.