Ridwan
242103022164

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap
karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terkait hak pemberian uang
kompensasi sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 di
PT Andalan Fluid Sistem. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang
Undang, yang mewajibkan pembayaran kompensasi bagi pekerja PKWT. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif
kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa
wawancara dengan manajemen serta karyawan PT Andalan Fluid Sistem.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi di PT Andalan
Fluid Sistem secara umum telah berjalan sesuai aturan bagi karyawan yang
kontraknya berakhir atau diputus. Namun, ditemukan praktik khusus pada
karyawan PKWT yang diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT), di mana uang
kompensasi masa kontrak tidak dibayarkan secara tunai. Sebagai gantinya,
perusahaan menerapkan kebijakan akumulasi masa kerja, yaitu menghitung masa
kerja karyawan tetap tersebut surut sejak awal kontrak pertama. Secara yuridis,
praktik ini menyimpang dari prosedur tekstual PP No. 35 Tahun 2021, namun secara
substansial memberikan perlindungan jangka panjang yang lebih baik bagi pekerja
terkait hak pesangon di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
perlindungan hukum tetap berjalan efektif melalui pengalihan hak, namun
disarankan agar perusahaan menuangkan kebijakan ini secara tertulis dalam
Peraturan Perusahaan guna menjamin kepastian hukum.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kompensasi PKWT, PP No. 35 Tahun 2021,
Pengangkatan Karyawan Tetap, Hubungan Industrial.