Jamaludin Dasi
221103011004

Proses hukum merupakan salah satu pilar utama yang harus ditegakkan oleh penegak
hukum, baik itu Kepolisian, Kekejaksaan, Pengadilan, dan instansi penegak hukum
lainnya yang berwenang untuk melaksanakan hukum kekuasaan kehakiman sehingga
hak-hak seseorang benar-benar dilindungi oleh UU Acara Pidana itu sendiri.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan
hukum bagi masyarakat yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana korupsi
selama menjabat sebagai pejabat publik (Menteri). Dan bagaimana pertimbangkan
majelis hakim dalam membuat putusan dan dakwaan yang didakwa jaksa terhadap
orang-orang yang belum tentu melakukan korupsi karena tidak ada unsur mens rea
atau tidak ada niat jahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Normatif, yaitu mengkaji pasal-pasal dan undang-undang yang masih terkait dengan
penelitian ini, yaitu terkait kerangka hukum yang digunakan dalam penuntutan pidana,
serta bagaimana prosedur pelaksanaan hukum acara pidana dilakukan, khususnya
terkait penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi untuk mengetahui
apakah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang benar-benar dalam sesuai dengan
KUHP yang berlaku dan keadilan bagi orang tersebut dalam hukum. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa proses persidangan, dakwaan jaksa, keterangan saksi, proses
penyidikan, perhitungan kerugian keuangan negara, dan putusan yang dijatuhkan oleh
majelis hakim,berdasarkan hasil analisis penulis merasa bahwa semua proses
persidangan dan persidangan tidak memiliki keadilan bagi terpidana.
Kata kunci: Proses Peradilan yang Adil (Proses Hukum Acara Pidana)