Naswa Aulia Sholihah
221103012243

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap warga binaan
perempuan yang melahirkan sebagai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan
khusus selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. meskipun warga
binaan kehilangan kemerdekaannya sebagai akibat pidana, hak-hak dasarnya tetap
harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis: 1) Pengaturan hukum mengenai perlindungan khusus bagi warga
binaan yang melahirkan anak dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia; 2)
Penerapan prinsip Due Process Model dalam proses pemenuhan hak warga binaan
yang melahirkan anak di lembaga pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik studi kepustakaan
serta bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi warga binaan perempuan yang
melahirkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pengaturan tersebut mencakup
pelayanan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, perawatan pasca
melahirkan, pemberian makanan tambahan, dan pemenuhan kebutuhan anak.
Berdasarkan prinsip Due Process Model, perlindungan hak warga binaan perempuan
yang melahirkan telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Namun,
implementasinya belum optimalnya pengaturan kebutuhan kesehatan reproduksi dan
pemenuhan gizi. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengaturan dan pelaksanaan
untuk menjamin perlindungan hak warga binaan perempuan yang melahirkan secara
efektif.
Kata kunci : Due Process Model, Warga Binaan Perempuan, Melahirkan, Hak Warga
Binaan, Pemasyarakatan.