IMA RISMAYANTI
131203051703



Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan.
Dinas Kesehatan Kota Kabupaten yang merupakan operator kesehatan publik
tingkat daerah sangat berkepentingan dalarn pengelolaan persediaan obat untuk
masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Begitu pentingnya persediaan obat ini
maka sangat diperlukan pengendalian internal dalam pengelolaan persediaannya.
Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif comparative.
Ringkasan dari hasil penelitian ini adalah : pertama, struktur organisasi
Dinas Kesehatan Kota Bogor berbentuk lini yang menggambarkan secara.jelas
mengenai wewenang dan tanggung jawab seluruh anggota organisasi. Kedlua,
Dinas Kesehatan Kota belum memiliki fungsi internal audit, ,yaitu bagian khusus
yang secara independen melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap
pelaksanaan prosedur dan pencatatan yang ada dalam manajemen. Ketiga.
penilaian risiko atas persediaan obat untuk kebutuhan puskesmas sudah cukup
rnemadai. Hal ini terlihat dengan adanva penaksiran resiko atas faktor kadaluarsa
obat, serta membuat kebijaksanaan stok opname secara rutin setiap bulan untuk
mengatasi risiko persediaan obat tersebut. Keempat, pelaksanaan informasi dan
komunikasi atas persediaan obat secara umum masih memadai untuk mendukung
pengendalian intern. Fungsi-fungsi yang terkait, prosedur-prosedur, dokumen, dan
catatan yang diperlukan dibentuk dan dikoordinasikan sedemikian rupa agar
informasi persediaan obat yang wajar dapat dihasilkan dan dikomunikasikan
setiap hari. Kelima, aktivitas pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan
transaksi penerimaan dan pengeluaran obat juga masih memadai. Setiap transaksi
yang terjadi juga telah di otorisasi oleh pegawai yang berwenang dan dokumen-
dokumen yang digunakan dalam setiap transaksi tersebut telah rnemiliki nomor
urut tercetak. Pengawasan fisik atas persediaan dan catatan juga sudah memadai
walaupun belum ada pengecekan independen karena kegiatan tersebut dilakukan
oleh kepala seksi . Namun belum ada pemisahan tugas yang cukup, karena masih
adanya rangkap jabatan, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian dan fungsi
akuntansi. Dan yang keenam, aktivitas pengawasan terhadap pengendalian intern
persediaan obat untuk pasien puskesmas telah dilaksanakan dengan baik melalui
kegiatan stock opname secara periodik setiap bulannya.